Lendola-UNDP Bangun Sumur di Tamakh

"Jangan melihat sebagai proyek"


Foto: Tim UNDP dan BPBD ketika memantau sumur di Tamakh


Warga desa Tamakh Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor diminta agar kiprah Yayasan Lendola yang bekerja sama dengan UNDP di desa Tamakh, jangan dilihat sebagai suatu proyek. Kehadiran Yayasan Lendola adalah untuk memberikan motifasi, inisiatif dan merangsangkan warga untuk bisa mandiri.

PERMINTAAN ini disampaikan staf UNDP dari Jakarta, Andrias Erawan saat melakukan monitoring dan evaluasi di kantor desa Tamakh, Sabtu (17/09/2011). Selain dari UNDP, tim yang hadir yakni dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi NTT dan BPBD Kabupaten Alor serta Bappeda Alor.
"Pada dasarnya Yayasan Lendola hadir di sini, jangan melihat sebagai proyek, tetapi ini memberikan inisiatif dan merangsangkan masyarakat untuk bisa mandiri,"katanya.
Irawan mengatakan, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Yayasan Lendola di desa Tamakh dibutuhkan kontribusi dan kerja sama dari warga, karena yang akan menikmati hasilnya adalah warga desa Tamakh sendiri. Dia mencotohkan, pengerjaan dan renovasi sumur sebaiknya semua masyarakat harus ikut terlibat, karena air semua orang pasti membutuhkannya.
"Satu kepala keluarga (KK) itu berkewajiban untuk bekerja di sumur. Partisipasi masyarakat itulah yang diharapkan,"ujarnya.
Dia mengatakan, program yang telah dijalankan selama ini agar tetap berjalan meskipun pendampingan dari Yayasan Lendola berakhir pada November 2011. Dia berharap, agar setelah 10 bulan program bersama Yayasan Lendola berakhir, namun harus ada program kegiatan yang harus berlanjut.
"Diharapkan jangan sampai 10 bulan program ini selesai, tetapi ini harus terus berjalan. Kita harapkan kalau Yayasan Lendola sudah tidak ada di sini, sumur masih bisa berjalan, biogas juga masih bisa berjalan. Kalau sumur, biogas itu bapak – bapak sendiri yang pakai. Kalau kita ini di Jakarta atau teman – teman di Lendola, tidak mungkin kami ini yang pakai. Kita sangat mengharapkan bisa meneruskan program setelah Yayasan Lendola selesai,"pinta Erawan.
Hal senada juga dikatakan staf UNDP lainnya, Titin. Dia mengharapkan, agar program yang telah dijalankan bersama Yayasan Lendola agar terus berlanjut ke depan dan jangan melihat program ini sebagai kebutuhan sesaat.
"Harus rencana lebih lanjut ke depan dan tidak harus tergantung dengan Yayasan Lendola yang hanya 10 bulan ini, tetapi harus ada program jangka panjang. Bapak bapak yang tinggal di sini. Harusnya bapak-bapak yang lebih aktif lebih mandiri setelah Yayasan Lendola ini tidak ada,"pintanya.

"Kami sangat senang sekali kalau dukungan desa ternyata bagus sekali. Diharapkan ke depan desa ini bisa mandiri. Program ini membutuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi dan terus meningkat. Kami harapkan partisipasi masyarakat harus bisa meningkat, karena ini milik kita semua,"katanya.
Dia mengatakan, program ini tentu membutuhkan partisipasi masyarakat dan bekerja secara bersama -sama untuk menyukseskan berbagai program termasuk renovasi enam buah sumur. Sumur ini, katanya, digunakan oleh semua warga desa Tamakh.
"Ini membutuhkan partisipasi bersama untuk sukseskan pengerjaan sumur ini, karena ini digunakan oleh masyarakat semua yang berada di desa Tamakh ini,"katanya.
Seperti disaksikan Alor Pos, tim UNDP ini melakukan monitoring dan evaluasi dengan melihat langsung kegiatan yang dilakukan Yayasan Lendola bersama desa Tamakh seperti renovasi enam buah sumur dan pembuatan biogas. Tim juga bertanya langsung kepada warga tentang sejauhmana program yang telah dijalankan oleh Yayasan Lendola.
Kepala desa Tamakh Yulius Ulu mengatakan, program yang dilakukan ini membuat masyarakat tahu secara pasti akan sebab dan akibat dari suatu keadaan bencana. Dengan melalui pelatihan-pelatihan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) warga semakin maju dan semakin tahu risiko yang akan terjadi dari bencana.
Menurut Ullu, kegiatan yang telah dilakukan dan sudah berhasil yakni pembuatan Perdes tentang penanggulangan pengurangan risiko bencana. Selain itu juga pelatihan pembuatan biogas, pembuatan peta desa, pembentukan forum PRBBK. “Semua jenis kegiatan yang kami jalankan didokumentasikan (foto) untuk diketahui bersama baik dari UNDP maupun BPBD propinsi dan kabupaten. Untuk diketahui bersama semua berjalan dengan baik, tetapi masih ada yang belum kami lakukan seperti penanaman pohon disepanjang lereng bukit,” kata Ullu .
Tim yang hadir dalam monitoring dan evaluasi ini selain UNDP juga hadir pejabat dari BPBD Propinsi NTT, Aloysius Nadfang, Ahmad Dahlan, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Alor, Paul Nuhang Kasi Pencegahan BPBD Kabupaten Alor dan Kepala Sub Bidang Seni Budaya dan Sumber Daya Lingkungan Bappeda Alor, Alfred Laubela,SE. (**)

Manfaatkan Kotoran Ternak untuk Kompor Biogas

Kiprah Geng Motor iMuT Kupang-Lendola




(==>Foto: Frits Nggili (lipat tangan) dan Noldy saat demo pembuatan kompor biogas)


Kotoran hewan/ternak ternyata memberikan manfaat yang luar biasa. Bengkel Inovasi Geng Motor Aliansi Masyarakat Peduli Ternak, (iMuT) Kupang yang dinahkodai, Noverius H.Nggili ini telah membuktikan kalau kotoran hewan bisa dijadikan sebagai bahan baku utama kompor gas.



KARENA itu, ketika diminta Yayasan Lendola Kalabahi untuk melakukan pelatihan bagi warga desa Tamakh Kecamatan Pantar Tengah, Geng Motor iMuT Kupang yang punya mantra (visi) Tapaleuk Urus Ternak ini langsung bergegas ke desa yang rawan dengan bencana alam itu. Dua punggawa Geng Motor iMuT Noverius Nggili dan Noldi Franklin dengan semangat tinggi memberikan pelatihan bagi 15 orang anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) Desa Tamakh yang berlangsung, Senin (29/08/2011).
Menurut Noverius Nggili, pembuatan kompor gas dari kotoran hewan yang berupa biogas ini sangat sederhana dan tidak memakan biaya yang sangat besar. Gas yang keluar dari kompor juga berwarna biru dan tidak berbahaya seperti gas elpiji atau berbau kotoran hewan.
Menurutnya, pemanfaatkan biogas ini juga sangat menguntungkan bagi warga, karena pemakaiannya sederhana, tidak lagi memakai kayu dan tidak memakai minyak tanah.
"Dampak ikutannya adalah masyarakat tidak lagi memotong kayu di lereng gunung untuk kebutuhan dapur. Kalau pohon dipotong terus–menerus, maka bisa saja desa Tamakh ini jadi banjir,"katanya.
Dia mengatakan, biogas ini bersumber dari kotoran hewan. Warga cukup memelihara dua ekor babi, maka akan menghasilkan sumber biogas yang sangat bermanfaat terutama untuk memasak.
"Kalau bapak ibu pakai masak gasnya biru dan tidak meledak seperti berita-berita selama ini. Dia tidak seperti yang dikwatirkan banyak orang, tidak bikin kotor periuk dan tidak pakai kayu api. Kalau bapak ibu masak pakai kayu api dan potong kayu di hutan, maka bisa banjir. Modalnya hanya piara ternak,"katanya.
Menurut Nggili, pelatihan yang sama juga pernah lakukan Bengkel iMuT di sebagian daratan Timor, Solor, Adonara Rote Ndao dan Sabu Raijua. Bengkel Inovasi Geng Motor iMuT, katanya, juga pernah mendapat penghargaan dari Forum Akademika NTT Award Tahun 2010 dan pada Tahun 2011 ini masuk 103 nominasi dari 2018 peserta di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Noldi Franklin yang membidangi Devisi Pengembangan Tekhnik Geng Motor iMuT mengatakan pembuatan biogas ini menggunakan bahan – bahan bekas dan sangat sederhana, seperti drum bekas, lempengen logam bekas, besi beton ada bahan lainnya yang dibeli dengan harga yang murah.
Menurutnya, pemanfaatkan biogas ini selain untuk memasak juga sisa dari kotoran hewan digunakan untuk menyiram tanaman sebagai pupuk. Kotoran ternak ini, katanya, tidak berbau. Drum penampung biogas (digester), katanya, juga dibuat sangat sederha. Yang perlu dihindari yakni drum itu tidak boleh bocor karena gas akan keluar.
"Jadi dia kalau tidak meledak seperti gas elpiji. Sisa dari dari kotoran hewan dalam drum ini bisa jadi pupuk. Jadi bapak mama tidak pakai pupuk urea lagi,"ujarnya.
Seperi disaksikan Alor Pos, pelatihan ini dikuti oleh peserta dari Forum PRBBK Desa Tamakh. Forum ini dibentuk Yayasan Lendola Kalabahi yang bekerja sama UNDP. Kepala desa Tamakh, Yulius Ullu mengatakan, pelatihan yang diberikan oleh Bengkel Inovasi Geng Motor ini sangat bermanfaat bagi warga desa Tamakh. Dengan pembuatan biogas ini, kata Ullu, maka warga desa Tamakh ke depan lagi tidak akan memotong kayu di hutan untuk memasak. Dengan begitu warga dapat mengurangi resiko bencana banjir karena memotong pohon di daerah perbukitan untuk kebutuhan kayu bakar.
Geng Motor iMuT juga melakuna sosialisasi atau istilah mereka sebagai “Sekolah Jalanan” di Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara. Sekolah jalanan ala Geng Motor iMuT ini berlangsung di Kantor Yayasan Lendola-Kalabahi, dihadiri pula Camat Teluk Mutiara,M.Blegur,SH dan sejumlah warga setempat.
Selain menjelaskan tekhnis pembuatan kompor bio gas dan manfaatnya, Frits dan Noldy juga mendemosntrasikan cara pembuatan. Mulai dari persiapan dua drum bekas yang disatukan (las) dan pemasangan dua kran sebagai tempat pengisian kotoran hewan untuk proses fermentasi (pengeringan) dan mengeluarkan limbah serta satu buah lubang (pentil) gas yang dihubungkan ke tempat penampungan berupa ban dalam mobil. Dari penampungan gas di ban dalam mobil ini kemudian disambungkan ke kompor yang menghasilkan nyala biru sebagaimana kompor gas. Demonstrasi itu berhasil. Bahkan Camat Teluk Mutiara langsung menggoreng telur ayam (dadar) dengan lincahnya seperti anak-anak kost.
Blegur nampak bangga dan member apresiasi yang tinggi kepada Geng Motor Geng Motor iMuT Kupang tersebut dan berjanji akan coba mengkomunikasikan dengan pemerintah sehingga dalam usulan program di kecamatan ini kedepan bisa memprogramkan teknologi sederhana tetapi tepat guna ini karena sangat membantu masyarakat.
Sedangkan Fris Nggili mengatakan pihaknya selalu dengan senang hati membagi ilmu. Disediakan tiket pergi pulang Kupang sudah cukup bagi Friys dan kawan-kawannya berkeliling membagi ilmunya bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lendola, Drs.John L.Maro menngatakan pihaknya menghadirkan Geng Motor iMuT Kupang karena ingin agar lembaga ini bisa membagi ilmunya untuk membantu masyrakat, termasuk upaya pengurangan resiko bencana alam.
"Masyarakat desa biasanya cari kayu bakar tentu ikut merusak alam dan mengakibatkan banjir. Tetapi dengan kompor biogas dari kotoran (tai) ternak, maka justru untung berlipat ganda karena dengan memelihara ternak untuk dijual atau kebutuhan sendiri juga menghasilkan kompor gas untuk memasak, pupuk untuk tanaman,hemat karena tidak pusing cari minyak tanah serta mengurangi resiko bencana,"kata Maro. (**)

Yayasan Lendola Peduli Kesehatan warga

Lakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Golongan Darah Gratis


Foto: dr.Esra M.Lily



YAYASAN Lendola Kalabahi berkerja sama dengan United Nations Development Programe (UNDP) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan golongan darah gratis terhadap warga Desa Tamakh, Kecamatan Pantar Tengah.
Ketua Yayasan Lendola, Drs.John L.Maro didampingi dr.Esra M.Lily kepada Alor Pos belum lama ini di Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara mengatakan kegiatan ini sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di desa-desa yang tergolong rawan bencana.
Sementara itu, kepada Alor Pos, dokter Esra M.Lily didampingi Seprianus Lau Serang yang memimpin sejumlah tenaga kesehatan dari Kalabahi megatakan bahwa kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih tiga hari di akhir Agustus 2011 lalu ini mendapat animo masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Saking antusiasnya warga desa yang dipimpin Dominggus Ullu tersebut sehingga pelayanan berlangsung marathon sejak pagi hingga malam hari.
Pemeriksaan golongan darah gratis menurut Esra sangat penting dan tepat waktu karena tahun ajaran baru bagi anak sekolah dasar (siswa baru) yang juga membutuhkan surat keterangan golongan darah. Sedangkan pemeriksaan kesehatan juga ramai dikunjungi warga. Menurut Esra, hal itu terjadi karena sesuai pengakuan warga setempat bahwa petugas medis Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Tamakh jarang bertugas. Kondisi ini cukup disesali Esra, salah satu dokter muda di RSUD Kalabahi ini. Buah kasih pasangan Mathias Lily dan Flora Gorangmau ini merasa puas bisa melayani masyarakat di desa yang dianggapnya sebagai kampung halaman sendiri itu.
Dari target Yayasan Lendola untuk pelayanan kepada 150 warga, kata Esra justru membludak hingga 200 lebih warga yang datang untuk memeriksa kesehatannya dan mendapat pelayanan.
Dari hasil pemeriksaan, jelas Esra, diketahui jenis penyakit yang paling banyak diderita warga setempat yakni Ispa (infeksi saluran pernapasan) dan penyakit kulit. Kedua jenis penyakit ini menurut Esra akibat warga desa Tamakh selama ini kesulitan mendapatkan air bersih yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari.
"Kemarau panjang, tanah kering berdebu diperparah dengan kesulitan air bersih membuat anak-anak menderita Ispa dan penyakit kulit. Bahkan penyakit kulit yang diderita warga tak diobati karena petugas medis di Pustu tidak berada di tempat sehingga ada yang penyakit kulitnya menjadi borok,"kata Esra dibenarkan rekan sesama petugas medis lainnya.
Lebih lanjut Esra mengatakan bahwa warga desa Tamakh berharap agar kegiatan serupa dapat dilakukan lagi kedepannya. Warga, lanjut Esra, sangat berterima kasih kepada Yayasan Lendola dan mitra kerjanya karena selain memberi pelatihan penanggulangan bencana tetapi juga pengadaan sarana air bersih berupa sumur dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat setempat.
Esra menyarankan agar kalau boleh, petugas medis selalu ada di Pustu setempat agar selalu memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup yang sehat dan upaya pengobatan dan pencegahan penyakit yang sering diderita masyarakat.
Asal tahgu saja, tim medis yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan golongan darah bagi warga desa Tamakh itu terdiri dari satu orang dokter, tiga perawat, satu tenaga farmasi dan satu tenaga tekhnis pemeriksaan golongan darah. (**)

Lendola Hasilkan Perdes Penanggulangan Banjir dan Kekeringan

Realisasi PRBBK di Desa Tamakh


Foto: Suasana Public Hearing Ranperdes PRB




Pelaksanaan program Penanggulangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Desa Tamakh, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor yang dilaksanakan Yayasan Lendola atas dukungan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia mulai menunjukkan hasil menggembirakan.


SETELAH awal program berupa latihan PRBBK, latihan pembuatan kebijakan desa, pengumpulan data dan pembuatan peta bencana desa, diikuti pembuatan draft Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) mengenai Penanggulangan Risiko Bencana (PRBK), khususnya bencana banjir yang selalu menghantui warga Desa Tamakh.
Pantauan Alor Pos, Ranperdes tersebut digodok melalui sejumlah tahapan oleh peserta latihan PRBBK bersama aparat desa hingga proses asistensi ke Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Setda Kabupaten Alor. Hasil asistensi di Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Alor itu dibawakan lagi dalam forum public hearing (dengar pendapat masyarakat) yang melibatkan sebagian besar masyarakat Desa Tamakh dari berbagai unsur dan instansi terkait.

Ketua Yayasan Lendola, Drs.John L.Maro kepada media ini mengatakan, public hearing ini dilaksanakan agar Perdes tesebut mengakomodir semua pemikiran masyarakat setempat dan merupakan hasil karya seluruh masyarakat. Dengan begitu, kata Maro, ketika Perdes itu diterapkan, akan ditaati seluruh masyarakat karena merupakan hasil karya mereka sendiri.
Public Hearing terhadap Ranperdes Penanggulangan Bencana Desa Tamakh ini dilakukan pada Kamis (21/7/2011) lalu di aula Kantor Desa setempat. Sejumlah wartawan media cetak dan elektronik di Kabupaten Alor yang ikut terlibat aktif mengakui jalannya public hearing sangat berbobot karena masyarakat dan isntansi terkait hadir. Maklum, saat public hearing itu, hadir pula Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor, Viktor Tanghana,SH, pejabat dari Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Alor, Aris Boling,SH, Camat Pantar Tengah, Melanton Lily, Ketua Yayasan Lendola, Drs.John L.Maro dan stafnya, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta seratus lebih warga dari berbagai unsur masyarakat.
Rapat dibuka Kepala Desa Tamakh, Julius Ullu didampingi Ketua BPD, Obadja Jalabing. Camat Pantar Tengah, Melanton Lily dalam arahannya mengatakan terima kasih kepada Yayasan Lendola dan mitra pendukungnya yang telah membantu masyarakat hingga menghasilkan Perdes Penanggulangan Bencana Banjir yang sangat penting bagi kemaslahatan warga setempat.
Ia mengakui topografi desa ini sangat rawan bencana banjir sehingga dengan adanya Perdes tersebut akan sangat bermanfaat untuk penanggulangannya. Lily mengingatkan semua warga yang hadir agar menyampaikan usul sarannya agar Perdes yang dihasilkan merupakan hasil karya semua masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.
"Semua memberikan pikiran sehingga nanti dilaksanakan untuk membangun wilayah ini demi mencegah terjadinya bencana banjir. Ini menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Hari ini desa Tamakh punya nilai plus dan jadi contoh,"kata Lily.
Ia pun menginstruksikan warga setempat agar jangan membuat kebun lagi di wilayah perbukitan sekitar desa demi mencegah banjir. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Perdes. Karena itu dia berharap sanksi dalam Perdes harus berat sehingga orang takut melanggarnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Alor, Viktor Tanghana,SH pun mengakui bahwa Perdes Penanggulangan Bencana tersebut menjadi contoh bagi desa dan kecamatan lainnya di daerah ini. Menurutnya, sebelum terjadi bencana maka dengan Ranperdes yang dibahas dalam public hearing maka melibatkan semua masyarakat untuk membicarakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana.
"Saya salut dengan keterlibatan pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam kegiatan public hearing ini. Kami masih dalam proses dalam bentuk draft Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Penanggulangan Bencana tetapi masyarakat Desa Tamkah sudah melewatinya hingga dilakukan public hearing ini. Ini jadi contoh. Kami juga baru rencana untuk membuat peta rawan bencana kabupaten, tetapi Desa Tamakh sudah punya peta rawan bencana. Ini perlu dilaksanakan semua masyarakat demi menanggulangi bencana,"tandas Tanghana.
Asal tahu saja, masyarakat yang hadir dalam public hearing ini namapak aktif menyampaikan usul sarannya. Terutama terkait larangan dan sanksi yang diatur dalam Ranperdes dimaksud. Ketua BPD Tamakah, Obadja Jalabing membacakan Ranperdes dimaksud dan semua peserta yang hadir yang juga memegang kopian Ranperdes dipersilakan menyampaikan usul sarannya.
Terhadap usul saran dan pendapat masyarakat, langsung disikapi pejabat dari Bagian Hukum dan HAM Setda Alor, Aris Boling,SH, Kepala BPBD, Viktor Tanghana,SH, Camat Pantar Tengah, Melanton Lily dan Ketua Yayasan Lendola, Drs.John L.Maro.
Sejumlah saran dan pendapat masyarakat diakomodir dalam Ranperdes dimaksud. Selanjutnya, atas persetujuan BPD dan Pemerintah Desa, Ranperdes tersebut telah ditetapkan menjadi Perdes di Tamakh oleh Kepala Desa Tamakh, Julius Ullu pada 1 Agustus 2011. Bahkan Perdes Penanggulangan Bencana Banjir Desa Tamakh ini sudah diundangkan di Kalabahi oleh Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Drs.Octovianus Lasiko pada 2 Agustus 2011 lalu. Tinggal masyarakat setempat mematuhi Perdes dimaksud demi keselamatan semua pihak dari ancaman bencana banjir. (**)

Mimpi Warga dan Pemerintah Desa Tamakh

Foto: Julius Ullu, Kades Tamakh


SETELAH mengikuti latihan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dan Pembuatan Kebijakan Publik Desa yang difasilitasi Yayasan Lendola-Alor atas kerja sama dengan Unied Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, warga Desa Tamakh mulai punya mimpi bersama untuk membangun desanya. Berikut petikan penuturan sejumlah warga dan pemerintah desa Tamakh;
Penuturan Kades Tamakh, Julius Ullu: Saya ingin masyarakat desa Tamakh terhindar dari bencana yang mengancam nyawa dan harta benda. Pelatihan PRBBK sangat bermanfaat sehingga kami akan terus memotivasi masyarakat untuk menerapkannya sehingga terhindar dari resiko bencana yang lebih besar.
Sedangkan kegiatan latihan Pembuatan Kebijakan Publik Desa, kegiatan yang sama pernah saya ikuti dengan pelatih dari Balai Besar BPMPD Malang satu minggu penuh di gedung SKB Wolatang, tetapi, ketika dalam pelaksanaannya saya masih meraba–raba terkait penyusunan Perdes. Dengan pelatihan ini saya rasa betul dan bagi saya ini adalah yang terbaik. Karena itu, atas nama warga desa Tamakh saya memberikan penghormatan khusus kepada Yayasan Lendola, UNDP dan pak Vinsent (Direktur Eksekutif Bengkel APPek NTT). Setelah kami kembali, saya yakin peserta tetap terus melayani, tingkatkan kerja sama dengan Yayasan Lendola. (**)

Kearifan Lokal; Siaga Kalau Awal Tebal Kemerahan Berarak

Foto: Serius pelajari materi latihan PRBBK


BENCANA alam tentu sudah sering terjadi sejak jaman dulu kala. Sudah tentu pula, ketika itu belum ada ilmu pengetahuan yang diperoleh masyarakat kita tentang tanda-tanda akan terjadinya bencana. Belum ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang meramal akan terjadi gempa bumi, letusan gunung api, ramalan cuaca akan ada hujan lebat yang mengakibatkan banjir, tinggi gelombang laut dan sejenisnya. Masyarakat kita hanya mengandalkan tanda-tanda alam di sekitarnya yang diyakini sebagai pertanda akan ada bencana. Namun itu dijadikan sebagai kearifan lokal yang dapat digunakan masyarakat untuk bersiap siaga. Warga Desa Tamakh, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor juga punya kearifan local melihat tanda alam.
Kepala Desa Tamakh, Julius Ullu mengatakan sejak jaman nenek moyang, sudah diyakini bahwa jika pada siang hari yang panas, tiba-tiba ada awan tebal kemerahan berarak, merupakan pertanda bencana. Wargapun mulai mewaspadai apapun jenis bencana dengan caranya masing-masing. Warga memukul periuk, gong atau moko untuk saling mengingatkan menghadapi bencana. (**)


Jika Ayam Berkokok Hanya Sekali


KEARIFAN lokal lainnya untuk siaga bencana yang dituturkan warga Desa Tamakh jika pada malam hari tiba-tiba ada satu ayam jantan berkokok nyaring satu kali. Jika ayam jantan berkokok sekali saja di malam hari, akan ada bencana, apapun jenis bencananya sehingga warga setempat akan selalu siaga, terutama ancaman bencana banjir.
Selain ayam berkokok, tanda alam lainnya yakni munculnya ulat serta hujan lebat yang turun lebih dari tiga hari. Tanda–tanda alam ini sangat membantu warga untuk selalu berwaspada.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Masyarakat Penanganan Bencana (PMPB) NTT, Yulius Nakmofa sebagai fasilitator latihan PRBBK berpendapat bahwa masyarakat harus tahu tanda–tanda peringatan dini di wilayahnya, termasuk kearifan lokal itu.
"Kumpulkan kembali informasi–informasi serta membangun sistem peringatan dini seperti informasi dari pemerintah atau BMKG dan rencana kontijensi, kita harus jaga–jaga,”Nakmofa saat memberikan materi PRBBK di gereja Ebenheiser Hombul,"Maret 2011 lalu.
Dari berbagai jenis bencana yang pernah melanda wilayah desa Tamakh, bencana banjir, rawan pangan, dan angin adalah bencana utama yang sering melanda wilayah itu. Selain itu ada bencana diare, penyakit ternak, kebakaran, kekeringan dan gelombang laut.
Menurut warga desa Tamakh, bencana banjir sering melanda wilayah mereka yakni pada bulan Februari dan Maret. Bencana banjir ini diakibatkan karena sebagian hutan sudah gundul akibat sistim ladang berpindah dengan cara pengolahan tebas bakar. Sedangkan angin topan sering terjadi pada bulan Januari-Maret. Sementara bencana diare yakni pada bulan Juni-Agustus. Ini diakibatkan karena air minum yang tidak bersih dan tidak dimasak terlebih dahulu. Secara umum, Nakmofa menilai warga desa Tamakh belum begitu siap untuk menghadapi bencana. Karena itu, harus budayakan penanggulangan bencana mulai dari sekarang.
"Memang sudah siap, tapi masih setengah hati. Artinya kita belum siapsiaga dalam menghadapi bencana ke depan. Budayakan penanggulangan bencana dari sekarang,"katanya. (**)

Milka Jalla,Tak Kenal Lelah Bersama Warga Desa

Foto: Milka Jalla


PERAN perempuan yang satu ini tergolong vital di Yayasan Lendola-Kabupaten Alor. Tanpa dia, Yayasan Lendola bisa berjalan pincang. Maklum, Milka Jalla,S.Pi, demikian identitas lengkapnya, memegang kendali urusan administrasi dan keuangan lembaga ini. Sistim administrasi keuangan di dunia LSM seperti Yayasan Lendola yang punya jejaring luas hingga manca negara sangat menekankan profesionalisme demi menjaga citra.
Maka Ketua Yayasan Lendola, Drs.John L.Maro beruntung memiliki staf seperti Milka. Pasalnya lajang kelahiran Kalabahi, 9 Januari 1977 ini gesit, teliti, tegas, cepat menyesuaikan diri dengan medan tugas karena gemar membaca dan terus belajar mengembangkan kemampuannya.
Tetapi jangan dikira Milka hanya duduk di belakang meja membereskan administrasi dan keuangan. Bungsu dari lima bersaudara inipun terjun ke lapangan bersama staf lainnya untuk mengumpulkan data-data dari masyarakat sehingga benar-benar valid sesuai fakta. Humoris dan suka meledek teman-temannya membuat kepenatan kerja sirna oleh gelak tawa.
Jebolan Universitan Kristen Artha Wacana Kupang ini menjadi staf Yayasan Lendola sejak Tahun 2006. Sejauh itu, Milka sudah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di desa-desa. Bukit dan lembah tak jadi halangan karena Milka mengaku sangat menikmati pekerjaannya dan bangga bisa membantu orang-orang desa.
Sejumlah desa di Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Alor Timur Laut dan Kecamatan Pulau Pura telah ikut ditelusuri Milka dalam memberikan penyadaran dan penguatan kapasitas masyarakat, baik di bidang penanganan masalah kesehatan pasca bencana alam maupun pengurangan resiko bencana. Milka ikut terjun ke Desa Tamakh Kecamatan Pantar Tengah dalam mengumpulkan data-data dan peta risiko bencana dalam rangka program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) atas kerja sama Lendola dengan UNDP. Dia berkomitmen selalu siap bekerja secara total dalam melayani masyarakat desa. Ia menikmati pekerjaannya sehingga (**)

Karel Dolpaly,Selalu Siaga di Lapangan

Foto: Karel Dolpaly

BERGABUNG dengan Yayasan Lendola sejak tahun 2007 membuat Karel Dolpaly sudah punya cukup pengalaman di tengah masyarakat desa. Karena itu ia merupakan salah satu staf andalan di lapangan. Tahun 2009 ketika Yayasan Lendola sebagai pendamping kerja sama Bappeda Kabupaten Alor dengan UNICEF untuk program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Karel sudah terlibat sebagai fasilitator persiapan awal dan aktif di lapangan. Kegiatan seperti gladi lapangan, rencana kontijensi, rencana aksi desa penganggulangan bencana, penyusunan Perdes, pembentukan tim penanggulangan bencana tingkat desa, sudah ditapaki Karel. Hal itu karena Karel sudah punya ilmu setelah mengikuti sejumlah pelatihan antara lain Pelatihan Gender, Pelatihan CBDRM, Rencana Kontijensi dan Pelatihan Penyusunan Kebijakan Publik Desa.
Tahun 2008, Karel juga terlibat dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Desa dalam mendorong pembangunan desa yang berwawasan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kabupaten Alor, kerja sama Yayasan Lendola dengan PIKUL Kupang. Tahun 2007 aktif dalam proyek Penguatan Kapasitas Lembaga Yayasan Lendola dan Jejaring kerjanya dalam pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di Kabupaten Alor, atas kerja sama dengan OXFAM GB. (**)

Johanis M.Sailana, Aktif di Organisasi Kemanusiaan

Foto: Johanis M.Sailana


SEBAGAI aktivis pemuda di Kabupaten Alor, Johanis M.Sailana punya kepedulian tinggi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk dampak dari bencana alam. Karena itu, selain aktif di organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kalabahi, pemuda kelahiran Langkuru tahun 1976 ini aktif di organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Satuan Penanggulangan Bencana (Satgana) Kabupaten Alor dan selalu terlibat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat atas kerja sama Yayasan Lendola dengan jejaringnya.
Anang, demikian panggilan akrabnya, kini sebagai Ketua GMKI Cabang Kalabahi, Sekretaris Korps Sukarela PMI Kabupaten Alor, Anggota Satgana Kabupaten Alor dan Staf Lapangan Yayasan Lendola. Di PMI, ia sudah mengikuti pelatihan spsialis ICBRR-CC atas kerja sama PMI dan Palang Merah Belanda (NLRC). Pelatihan Satgana Kabupaten Alor, Pelatihan Satgana Propinsi Nusa Tenggara Timur. Maka sejauh ini ia juga sebagai Fasilitator Pelatihan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat). Pernah memfasilitasi Simulasi Kesiap siagaan Bencana Berbasis Masyarakat dan memfasilitasi pembentukan Palang Merah Remaja (PMR) di sekolah-sekolah.
Berbekal segudang pengalaman itu, Anang berkomitmen untuk ikut memberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah di desanya, termasuk untuk pengurangan risiko bencana. Ia mengaku aktif di Yayasan Lendola karena kepedulian lembaga ini kepada masyarakat desa. (**)

Perlu Anda Tahu

Foto: Warga Desa Tamakh, peserta latihan PRBBK




=> Indonesia adalah Negeri Rawan Bencana karena berada di jalur persimpangan empat lempeng dunia: Benua Asia- India -Benua Australia-Lautan Pacific; Pertemuan tiga gugusan pegunungan: Alpine-Circum Pacific-Circum Australia; Ada 500 gunung berapi, 128 di antaranya masih aktif; 2/3 wilayah adalah perairan; kl terdapat 500 sungai, 1/3 di antaranya melintasi kawasan berpenduduk padat dan berpendapatan rendah. Indonesia peringkat ke-7 negara paling banyak dilanda bencana alam.

=> Pengurangan risiko bencana menjadi bagian dalam proses pembangunan. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana adalah hak asasi rakyat dan kewajiban pemerintah. Hal itu diatur dalam Pemetaan Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai amanat Undang-undang Penanggulangan Bencana No.24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Bencana. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana. PP 21 Tahun 2008 tentang Bantuan Asing dan Rencana Aksis Nasional Pengurangan Resiko Bencana Tahun 2010-2012.


=> Program Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah serta keterlibatan multi stakeholder – aktifitas stakeholder dalam Pengurangan Resiko Bencana.


=> Paradigma Baru Penanggulangan Bencana yakni Reaktif-Proaktif, Tanggap Darurat-Pengurangan Risiko, Terpusat-Otonomi Daerah, Pemerintah-Partisipatif


=> Penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama, termasuk Komunitas


=> Komitmen Global Pengurangan Resiko Bencana yakni Kerangka Aksi Hyogo (HFA) 2005 – 2015; Membangun Ketahanan Bangsa dan Masyarakat terhadap Bencana, agar mengurangi secara substansial kerugian akibat bencana baik kehidupan, dan asset-asset sosial, ekonomik dan lingkungan.


=> Tanggungjawab Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yakni menjaminan pemulihan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimun; Perlindungan masyarakat dari dampak bencana, Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai;

=> Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (Undang-Undang No.24 Tahun 2007, Pasal 1 point 9) Mitigasi juga didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat (Permendagri No.33 Tahun 2006) (**)

Yulius Nakmofa: Warga Desa Tamakh Sangat Proaktif

Foto: Yulius Nakmofa,Direktur Eksekutif PMPB NTT



KESAN saya selama memberikan materi latihan terkait Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) warga Desa Tamakh sangat proaktif dengan apa yang disampaikan. Memang masih ada kekeliruan saat mereka bahas dalam kelompok, tetapi setelah dikoreksi mereka tahu. Tingkat penerimaan materi juga di atas rata–rata. Artinya tidak seratus persen, tetapi sudah ada langkah awal yang bagus., tinggal ditingkatkan lebih lanjut.
Harapan saya mereka yang datang ini adalah pejabat dari desa seperti kepala desa, sekretaris desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa maka nantinya bisa dibicarakan dalam Musrembangdes sehingga pembiayaan bisa dari Alokasi Dana Desa. Kalau ada Musrembangdes tak boleh pisah dengan proses ini, karena perencanaan pembangunan di desa setiap tahunnya proses mitigasi (kesiapsiagaan) yang harus baik dari awal. Pola pikir mereka bencana hanya pada saat emergensi sehingga perlu diberi pemahaman terus menerus.
Pesan saya apa yang mereka dapat ini bisa mereka kembangkan di desa. Topografi pulau Pantar itu jauh dari ibu kota dan itu teman–teman di Pemerintah daerah (Pemda) harus perhatikan itu, sehingga bencana yang ada di masyarakat dapat diperkecil. Harapan saya juga kepada teman–teman di Yayasan Lendola untuk dapat memanfaatkan waktu yang singkat untuk melanjutkan proses pendampingan ini ke depan. (**)

Vinsensius Bureni : Pemuda Harus Diberi Peran dalam PRBBK

Foto: Vinsensius Bureni
, Direktur Eksekutif Bengkel APPeK NTT


KETIKA menyampaikan materi dalam pelatihan Pembuatan Kebijakan Publik Desa, saya melihat mereka (peserta dari Desa Tamakh, Kecamatan Pantar Tengah) sangat–sangat untuk mau belajar. Harapan saya, semangat itu harus ditumbuhkan terus dan perbandingkan proses pembelajaran dengan pihak lain. Ada hal yang biasa didapat, tadinya raba–raba, tetapi dengan proses ini terbantu. Dengan pelatihan ini mereka cukup paham makna dari struktur Perdes termasuk juga RPJMDes serta visi dan misi desa. Mereka juga sudah cukup paham apa makna dari Musrembangdes, tujuan dan manfaat arah kebijakan desa. Terkait Perdes, regulasi mana, kewenangan desa untuk mengatur sesuai UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah dan PP Nomor 22 Tahun 2005 tentang desa, terkait juga dengan ADD yang dianggarkan dari pusat sampai ke desa. Dengan pelatihan ini, masyarakat juga didorong untuk menanggulangi bencana banjir dan kekeringan serta mampu melakukan dengan apa yang bisa dilakukan. Saya melihat para pemudanya juga punya kemampuan, sehingga anak–anak muda juga dimanfaatkan dan didistribusikan untuk bergerak di lapangan. Mereka punya kekuatan yang luar biasa, tinggal diberikan peran untuk mengembangkan diri. (**)

Pecahkan Masalah Desa dengan ROCCIPI

Foto: Vinsen Bureni

SEBAGAI aktivis Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (Bengkel APPeK) Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka Vinsensius Bureni akan menggebu-gebu ketika diajak berdiskusi tentang kampung/desa dengan segala problematikanya.
Kepada tim redaksi LenTeRa usai memberikan latihan pembuatan kebijakan public desa untuk warga Desa Tamakh, Kecamatan Pantar Tengah yang difasilitasi Yayasan Lendola-Alor pimpinan John L.Maro atas kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, Bureni bicara banyak hal tentang bagaimana memberdayakan masyarakat desa. Salah satu konsep yang dilontarkan Vinsen Bureni yakni ROCCIPI untuk mengatasi permasalahan di desa. Berikut penjelesannya tentang ROCCIPI;
Kalau bicara soal penanganan bencana, maka yang perlu dilakukan harus memenuhi regulasi dan perilaku. Katakan saja ada persoalan banjir dan kekeringan, ada persoalan penebangan hutan liar. Sumbernya adalah petani atau nelayan. Kita melihat dari aspek – aspek itu. Kalau orang – orang desa kita pakai ROCCIPI, tapi kita mencari penyebab sederhana. Nah, dalam hal membuat peraturan perundang – undangan, Roccipi sangat membantu untuk menemukan penyebab secara komprehensif.
Rule(R) dilihat dari aturannya, kenapa seseorang melakukan perilaku bermasalah. Operation (O) bisa saja sudah ada aturan tetapi, operasional informasi yang disampaikan kepada sasaran atau pihak yang harus mengetahui aturan itu tidak sampai. Aturan setelah dibuat simpan saja. Hal ini bukan saja terjadi di desa tetapi di kabupaten, propinsi dan negera ini juga seperti itu. Capacity (C) kemampuan secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masih kurang. Comunication (C) atau komunikasi belum berjalan maksimal. Nah, perlu dibangun kominikasi yang terus menerus antara negara, pemerintah dan warganya.
Interest (I) kepentingan, kalau di desa bisa saja terjadi kepala desa membiarkan orang menebang pohon karena kepala desa ini berpikir untuk mau naik dua periode, sehingga dia mencari dukungan. Di negara kita, aspek kepentingan itu justru lebih menonjol. Selain kepentingan politik, tetapi juga kepentingan ekonomi. Proses (P), bisa saja orang melakukan perilaku bermasalah secara terus menerus karena pada saat proses sebuah kebijakan dia tidak dilibatkan. Jadi dia berpikir itu tidak penting. Saya tidak mau dilibatkan berbicara bagaimana. Buat apa saya ikut itu, pada saat dibahas saja saya tidak ikut. Tidak minta saya punya pendapat. Ya dia membangkang dan dia tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan itu. Kalau semua kelompok, semua unsur dilibatkan, maka dia akan bertanggung jawab.
Lalu yang terakhir adalah ideologi (I), itu bicara soal kepercayaan dimana dia berpikir bahwa ketika saya membiarkan orang untuk menebang pohon saya merasa dihargai, dihormati dan orang akan mengagung- agungkan saya. Itu bicara soal cara pandang. Atau saya pukul saya punya istri karena saya sudah belis. Kau istri harus ikut saya. Dalam hal urusan bencana alam misalnya, bisa saja yang akan mengurus soal bencana atau mengetahui unsur bencana itu hanya laki–laki. Perempuan tidak penting. Ini cara pandang yang keliru .
Nah, kalau kita menemukan penyebab dari sebuah perilaku bermasalah itu, solusinya akan cukup komprehensif. Kalau yang belum ada peraturan kita bisa buat peraturannya. Kalau yang sudah tetapi dia tidak tahu karena belum disosialisasikan, maka solusinya sosialisasi. Atau bisa saja, banyak orang yang menolak itu, karena kepentingannya tidak terpenuhi, maka kita harus merevisi peraturan itu.
Tetapi di aspek lain di tingkat kabupaten didorong agar ada desentralisasi fiskal dan kebijakan. Jadi fiskal maksudnya begini semua sumber daya alam yang menjadi kekuatan ekonomi yang selama ini dikelolah oleh kabupaten bisa dikelolah sendiri oleh desa. Kemudian diikuti dengan desentralisasi kewenangan. Kalau tidak bagaimana rakyat sendiri berpikir tentang kondisinya jika kita membiasakan atau sering mengambil alih proses–proses pengembangan di wilayahnya. Akhirnya dia (orang desa) berpikir bahwa tanpa orang lain dia tak akan maju. Tanpa pemerintah kabupaten dia tak akan bergerak, itu soalnya. (**)

Nusa Kenari, Daerah Rawan Bencana

Oleh: Viktor Tanghana,SH
(Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor)


KABUPATEN Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)-Indonesia memiliki luas wilayah darat 2.846,64 Km2 dan luas wilayah perairan 10.773,62 Km2 dengan kepadatan penduduk Tahun 2009 berjumlah 201.730 jiwa. Kabupaten Alor juga merupakan tipologi wilayah kepulauan yang terdiri dari 15 pulau, dimana 9 pulau diantaranya berpenghuni.
Secara geografis kondisi daerah Kabupaten Alor merupakan daerah pegunungan yang tinggi, dibatasi lembah dan jurang yang cukup dalam. Sekitar 60% wilayahnya mempunyai tingkat kemiringan diatas 40%. Dari aspek geofisik, Kabupaten Alor termasuk dalam kategori daerah rawan bencana (gempa bumi) karena dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Eurasia, Lempeng Australia dan Lempeng Pasifik, dimana Lempeng Australia bergerak kearah utara dan menyusup kebawah Lempeng Eurasia. Aktifitas gempa bumi di Kabupaten Alor juga dipengaruhi oleh sesar baik wetar yang bermula di laut Flores memanjang kearah Timur Laut Banda sebelah Utara Pulau Wetar dan berakhir di sebelah Utara Pulau Romang.
Kondisi inilah yang menyebabkab Kabupaten Alor berada pada jalur gempa bumi dalam (Liner Arch) sehingga sering mengalami gempa tektonik, dimana sampai dengan akhir Tahun 2007 terjadi sebanyak 4 (empat) kali peristiwa gempa bumi yaitu pada tahun 1953, 1987, 1991 dan tahun 2004.
Bencana yang menimpa Kabupaten Alor mengakibatkan dampak terhadap kehilangan jiwa manusia,harta benda,kerusakan prasaran/sarana infrastruktur,lingkungan sosial mencapai jumlah yang cukup besar terutama pada peristiwa gempa bumi pada Tahun 1991,1997 dan Tahun 2004. Selain itu juga sering terjadi Banjir dan Tanah Longsor, kecelakaan transportasi laut, angin putting beliung dan angin topan serta konflik social yang sering terjadi. Rentetan bencana itu diperlukan dana yang cukup besar pula untuk upaya pemulihannya, sementara kemampuan daerah sangat terbatas.
Karena itu, arah kebijakan mengatasi bencana sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Alor Tahun 2009-2014 sebagai implementasi Program Tri Krida antara lain mengembangkan perencanaan pembangunan daerah yang integral melalui pendekatan teknokrat dan partisipatif, dengan salah satu program prioritasnya yakni perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. Sasaran program ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah rawan bencana alam dalam rangka kecepatan, ketepatan, penanganan dan penyelamatan korban bencana. Sesuai kondisi geologi wilayah maka dikembangkan pula mitigasi bencana baik pra maupun pasca bencana, dengan program prioritasnnya adalah program pencegahan dini dan penggulangan korban bencana alam.
Sesuai Perda Kabupaten Alor nomor 4 Tahun 2009, dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan visi misinya dalam mengatasi dan meminimalisir resiko bencana. (**)