Pengentasan kemiskinan dan pengangguran menjadi agenda utama program kesejahteraan rakyat selama lima tahun ke depan.Masih mengandalkan program lama, belum ada terobosan.
Presiden pada Kamis (29/10) secara resmi telah membuka pertemuan National Summit di Hotel Bidakara, Jakarta. Pertemuan nasional yang diikuti pejabat tingkat menteri dan kepala daerah pada 29-31 Oktober itu membicarakan prioritas program pembangunan selama 2009-2014 yang akan dilakukan pemerintah dan kabinet terpilih.
National Summit juga sekaligus menjadi ajang koordinasi pemerintah pusat dengan daerah dan menteri-menteri terkait sebelum bekerja selama lima tahun ke depan. Program-program pembangunan yang akan dibicarakan dalam National Summit terbagi menjadi tiga yaitu bidang perekonomian; bidang politik, hukum dan keamanan (polhukam); dan bidang kesejahteraan rakyat (kesra).
Menurut Menko Perekonomian Hatta Radjasa,ada enam topik yang dibahas dalam bidang perekonomian yakni infrastruktur, pangan, energi, revitalisasi industri, transportasi, serta sektor usaha kecil menengah dan jasa. Di bidang polhukam, Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan, topik yang akan dibahas adalah pemantapan otonomi daerah, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi, pemberantasan dan pencegahan korupsi, reformasi hukum, serta pemberantasan dan pencegahan tindak terorisme.
Sementara di bidang kesra, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan akan membahas masalah kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan perubahan iklim.“Hasil pertemuan yang akan dihadiri oleh menteri di tiap-tiap departemen atau kementerian itu akan menjadi masukan dalam penetapan program seratus hari serta program kerja lima tahun,”jelasnya.
Dari sekian program tersebut, pembangunan bidang kesra adalah tantangan terberat. Hal itu karena fakta bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih tergolong prasejahtera. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS),sejak era reformasi jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan selalu berada di atas 30 juta jiwa setiap tahun atau hampir 15% dari total penduduk.
Pada 1998 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 49 juta jiwa. Jumlah itu berhasil diturunkan pada 2004 menjadi 36,2 juta dan kembali ditekan menjadi 35 juta jiwa pada 2008.Meski demikian,jika mengacu pada versi Bank Dunia yang menggunakan indikator penghasilan USD1,25 per hari, angka kemiskinan di Indonesia bahkan bisa melonjak hampir dua kali lipat.
Begitu urgennya masalah itu, pengentasan kemiskinan dan kelaparan di negara berkembang menjadi isu utama dalam Millennium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan PBB.Pada 2015 angka kemiskinan dan kelaparan diharap dapat ditekan sampai minimal 50% dari muka bumi.Untuk mencapai target MDGs, Indonesia harus mampu mengurangi kemiskinan hingga minimal 19 juta jiwa atau sekitar 8% jumlah penduduk.
Program Prorakyat
Dalam pidatonya pada acara pembukaan National Summit 2009,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa prioritas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan akan dilaksanakan berdasarkan prinsip progrowth, pro-poor, dan pro-equity.Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program dan menetapkan sejumlah target yang harus dicapai.
Presiden mengatakan, selama lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7%.Kemudian angka kemiskinan ditargetkan turun dari 14% menjadi 8-10%, sementara angka pengangguran turun dari 8,1% menjadi 5-6%. Untuk mencapai target tersebut,Presiden akan mengerahkan semua pembantunya di bidang kesra untuk melanjutkan programprogram penanggulangan kemiskinan yang berhasil diterapkan di periode sebelumnya.
Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, program pengentasan kemiskinan terwujud dalam tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. Klaster pertama adalah Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Program ini merupakan bantuan yang diberikan tanpa syarat (unconditional) kepada keluarga miskin berpendapatan rendah yang memang layak untuk dibantu.
Jenis bantuan tersebut antara lain pemberian beras, Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), beasiswa pendidikan,dan lain-lain. Klaster kedua adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau yang populer dengan nama PNPM Mandiri.PNPM merupakan proyek hibah pemerintah kepada masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, modal usaha, maupun bantuan lainnya bergantung kebutuhan komunitas yang bersangkutan.
Sebelumnya program ini bernama Program Pembangunan Kecamatan (PPK). Hingga 2008 PNPM telah menjangkau lebih dari 16.000 desa dengan anggaran mencapai Rp11 triliun. Sementara klaster ketiga adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini program bantuan kredit kepada masyarakat yang bertujuan membangun unitunit usaha baru di suatu wilayah.
Pada 2008 pengucuran KUR telah menjangkau sekitar 1,5 juta nasabah. Menurut data Sekretariat PNPM Mandiri,KUR dan PNPM telah berhasil membuka 10 juta lapangan kerja baru pada 2008. Presiden berencana akan meningkatkan jumlah kredit KUR hingga Rp20 triliun. Selain program pengentasan kemiskinan yang disebut di atas, pemerintah juga kembali mempersiapkan program BLT.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, program BLT tetap akan diberikan kepada rakyat yang benar-benar tidak mampu karena,menurut undang-undang, melindungi fakir dan miskin wajib hukumnya bagi negara.“BLT akan diberikan kepada mereka yang benar-benar miskin dan kecil peluangnya untuk sejahtera misalnya lansia,”ujar mantan Dubes RI untuk Arab Saudi itu.
Tidak Ada yang Baru
Jika dilihat dari segi program, sebenarnya tidak ada yang baru dari pertemuan National Summit. Proyek-proyek yang direncanakan selama lima tahun ke depan itu hanya revitalisasi program-program sebelumnya. Berbagai program seperti PNPM Mandiri, PKH, KUR, bahkan BLT sudah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Pemerintah tampaknya masih mengambil sikap safety dengan mengandalkan keberhasilan program- program lama ketimbang membuat terobosan.
Adapun perbedaannya terletak pada penekanan yang lebih terhadap kerja sama atau kemitraan strategis antara pemerintah dan dunia usaha. Dalam pidato pembukaan National Summit,Presiden menyinggung pentingnya perluasan ownership dari program-program pemerintah. Presiden berharap, kerja sama yang dijalin dapat mempercepat laju pertumbuhan, membuka lapangan kerja sehingga mengurangi kemiskinan.
Sebagai contoh, di bidang ekonomi pemerintah mengajak pihak swasta untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Di bidang kesra, pengusaha juga diharapkan partisipasinya dalam membantu meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat seperti melalui pemberian kredit bagi UKM,KUR,ataupun kredit-kredit usaha kecil lainnya.
Tidaklupa,memberikan pengetahuan dan mengembangkan bakat kewirausahaan (enterpreneurship) kepada masyarakat. Selama ini unit-unit usaha penopang kegiatan ekonomi rakyat mayoritas hanya ditangani pemerintah atau BUMN, tetapi minim partisipasi dunia usaha. Sejauh ini sejumlah BUMN telah terlibat dalam program-program pemerintah.
Di dunia perbankan misalnya, Bank Mandiri, BRI, BNI, atau BTN telah berpartisipasi mengucurkan modal usaha KUR kepada pengusaha kecil dan mikro. Jumlah penerima kredit akan semakin bertambah jika ada partisipasi bank-bank swasta. Untuk itu,momentum National Summit ini harus dapat memberikan rekomendasi yang applicable.
Selama ini berbagai program pengentasan kemiskinan kerap terbentur masalah koordinasi, baik antardepartemen maupun instansi terkait. Selain itu, berbagai kendala yang selama ini muncul juga harus segera diperbaiki misalnya karut-marutnya
data kependudukan serta masalah izin usaha.
Oleh: M. Azhar - Litbang Seputar Indonesia
Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/280614/34/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar